PERINGATAN HARI KHIDMAT KE-1, ASRAMA HAJI LOMBOK TEGUHKAN KOMITMEN MELAYANI JEMAAH DENGAN SEPENUH HATI

Mataram, 8 September 2026 — Peringatan Hari Khidmat ke-1 Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menjadi momentum bagi jajaran Kementerian Haji dan Umrah, termasuk Asrama Haji Kelas I Lombok, untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji.

Momentum tersebut ditandai dengan pelaksanaan upacara peringatan Hari Khidmat ke-1 yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (8/9/2026). Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, H. Akhmad Fauzin, S.Ag., M.Si., bertindak sebagai inspektur upacara.

Dalam amanatnya, H. Akhmad Fauzin mengingatkan seluruh jajaran untuk terus menjaga semangat pengabdian serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.

Teruslah memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah. Apa yang kita lakukan merupakan bagian dari pengabdian, sehingga pelayanan harus diberikan dengan penuh tanggung jawab dan sepenuh hati,” pesannya.

Menurutnya, kualitas pelayanan kepada jemaah harus terus ditingkatkan melalui evaluasi dan pembenahan secara berkelanjutan. Setiap capaian yang diperoleh bukan menjadi titik akhir, melainkan pijakan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik pada masa mendatang.

Semangat tersebut sejalan dengan capaian pelayanan haji dalam negeri tahun 2026, di mana indeks kepuasan jemaah menunjukkan hasil yang sangat baik. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh seluruh unsur penyelenggara haji memberikan dampak positif terhadap pengalaman jemaah.

Bagi Asrama Haji Kelas I Lombok, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan dari tahun ke tahun.

“Indeks kepuasan yang tinggi pada pelayanan haji dalam negeri tahun 2026 menjadi bukti bahwa kita terus berbenah. Asrama Haji Lombok akan terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan petugas, demi memberikan layanan terbaik dari hati kepada jemaah haji,” ujar H. Akhmad Fauzin.

Asrama Haji Kelas I Lombok memandang pelayanan kepada jemaah bukan sekadar pemenuhan kebutuhan selama berada di embarkasi, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pengabdian untuk memastikan jemaah mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, tertib, dan manusiawi.

Karena itu, berbagai masukan dan pengalaman jemaah menjadi bagian penting dalam proses evaluasi. Pembenahan dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya memastikan fasilitas, pelayanan, serta kesiapan petugas senantiasa mampu menjawab kebutuhan jemaah.

Peringatan Hari Khidmat ke-1 sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Asrama Haji Kelas I Lombok bahwa setiap jemaah yang dilayani adalah amanah. Semangat tersebut menjadi landasan untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, ramah, responsif, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.

Dengan semangat Melayani dengan Hati, Asrama Haji Kelas I Lombok berkomitmen untuk terus berbenah, berinovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan dari tahun ke tahun.

Capaian yang telah diraih pada penyelenggaraan haji tahun 2026 akan menjadi pijakan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik pada penyelenggaraan haji berikutnya.

Silaturahmi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji RI

BP Haji Ingatkan Pesan Presiden Prabowo, Jangan Main-Main Dengan Pengelolaan Haji

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa jangan pernah main-main dengan pengelolaan Haji.

“Jangan main-main dengan pengelolaan haji yang itu terkait dengan cita-cita besar umat Islam. Jangan main-main. Langkah awalnya adalah Transparansi, Akuntabilitas itu harus menjadi watak penting perhajian Indonesia, ” ucap Dahnil menirukan pesan Presiden Prabowo Subianto.

Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan kunci kesuksesan haji ke depan yaitu Tri Sukses Perhajian.

“Tri Sukses perhajian ke depan adalah pertama sukses ritualnya, kedua sukses ekonominya ketiga sukses peradaban dan keadabannya,” ujar Dahnil pada saat bersilaturahmi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIHU) dan dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) se-Pulau Lombok, Mataram, Senin (16/12/202).

Turut hadir pada acara tersebut anggota DPD RI Asal NTB Mirah Midadan Fahmid, dengan didampingi Kepala Bidang PHU Kanwil kemenag Prov. NTB Lalu Muhammad Amin, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Wardatul Jannah, Kasi PHU Kemenag Kab/Kota Se Pulau Lombok, Ketua Forium KBIHU NTB, Ketua Asosiasi PPIU NTB, tokoh agama dan masyarakat.

Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa selama melakukan kegiatan kunjungan di 6 asrama haji telah menemukan permasalahan yang sama dan Badan Penyekenggara Haji adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam menfasilitasi pengelolaan perhajian di Indonesia dan merupakan Badan setingkat Kementerian.

“Badan penyelenggara haji ini adalah Badan setingkat Kementerian yang dipimpin oleh Kepala Badan atau Menteri Urasan Haji bersama Wakil Kepala Badan yang setingkat Wakil Menteri Urusan Haji,“ ungkap Dahnil.

“Badan Penyelenggara Haji tahun ini belum sepenuhnya menyelenggarakan atau punya otoritas untuk menyelenggarakan Haji,“ terangnya.

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa penyelenggaraan haji tahun 2025 masuk dalam masa transisi dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji.

Mulai 2026 proses penyelenggaran haji ditangani sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Haji.

“Haji tahun 2026 itu sepenuhnya sudah menjadi otoritas dan diselenggarakaan Badan Penyelenggara Haji,“ ungkap Dahnil.

Dahnil mengatakan saat ini BP Haji baru terdiri dari 4 eselon I dan 3 Deputi setingkat eselon I yaitu Deputi Haji Dalam Negeri, Deputi Perhajian Luar Negeri, ada Urusan Haji Luar Negeri dan Dalam Negeri dan Deputi Pengawasan Monitoring, Evaluasi Haji dan di BP Haji terdapat 12 eselon II dan 20 lebih eselon III dan lebih 10 eselon IV selebihnya adalah fungsional struktur organisasi sementara di masa transisi.

“Ada Kakanwil Kementerian Agama dan ada Kakanwil Urusan Haji,“ ujar Dahnil.

“Di masa transisi ini tentu kami membutuhkan banyak masukan, saran dari para stakeholder perhajian termasuk dalam proses revisi UU yang sedang dan akan berlangsung terkait bentuk dari kelembagaan pengelolaan haji di masa yang akan datang,“ paparnya.