Kategori: Uncategorized

Lombok, 6 Oktober 2026 — Asrama Haji Kelas I Lombok menerima Appreciation Award dari Islamic Relief Canada sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Volunteer Abroad Program, INSPIRE.

Penghargaan tersebut diserahkan sebagai bentuk pengakuan atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan program yang diinisiasi oleh Islamic Relief Canada. Program INSPIRE merupakan salah satu bentuk kegiatan yang melibatkan relawan dalam berbagai aktivitas kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.

Penerimaan penghargaan ini menjadi bagian dari upaya Asrama Haji Kelas I Lombok dalam membangun dan memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional, khususnya dalam mendukung kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepala Asrama Haji Kelas I Lombok menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Islamic Relief Canada atas penghargaan serta kepercayaan yang telah diberikan kepada Asrama Haji Lombok.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan sinergi dan membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak. Kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus dikembangkan sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Asrama Haji Kelas I Lombok juga telah membuka ruang kerja sama dengan Islamic Relief dalam mendukung berbagai kegiatan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Dengan diterimanya Appreciation Award ini, Asrama Haji Kelas I Lombok berkomitmen untuk terus memperkuat perannya tidak hanya sebagai fasilitas pelayanan jemaah haji dan umrah, tetapi juga sebagai ruang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi antarlembaga.

Jakarta (Kemenhaj) — Dalam upaya meningkatkan akurasi, transparansi, dan kualitas pelayanan ibadah haji, Menteri bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah telah melakukan pertemuan dan koordinasi strategis dengan Menteri Dalam Negeri di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas bentuk kolaborasi untuk memperkuat penyelenggaraan haji, yang fokus utamanya mencakup program pemadanan data jemaah haji dalam masa tunggu (waiting list) dan peningkatan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jemaah di berbagai daerah.

Langkah pemadanan data ini bertujuan untuk memvalidasi dan memperbarui informasi kependudukan para calon jemaah haji secara real-time. Kolaborasi ini diwujudkan melalui integrasi langsung antara Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) milik Kemenhaj dengan basis data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Melalui integrasi ini, pemerintah memastikan bahwa seluruh informasi identitas, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), domisili terkini, status kependudukan, hingga ahli waris, benar-benar selaras dengan kondisi dan identitas sebenarnya di lapangan.

“Pemadanan data antara Siskohat dan Dukcapil ini merupakan langkah tegas kami untuk melindungi hak-hak jemaah sekaligus mencegah terjadinya manipulasi, perubahan, atau permainan data yang pernah ditemukan di masa lalu. Kami ingin menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang berbasis data yang 100% akurat, transparan, dan sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, dalam keterangannya.

Terkait kebijakan ini, Kemenhaj mengimbau jemaah untuk tidak khawatir karena proses sinkronisasi ini murni bersifat administratif dan dipastikan tidak akan mengubah atau menggeser nomor antrean (nomor porsi) maupun estimasi tahun keberangkatan. Jemaah juga tidak perlu repot melakukan proses pengurusan karena sebagian besar proses pemadanan berjalan secara otomatis di belakang layar (backend system). Apabila ditemukan ketidaksesuaian data yang signifikan, pihak kementerian atau instansi terkait di daerah akan langsung menghubungi jemaah bersangkutan secara resmi.

Kemenhaj juga mengingatkan jemaah untuk selalu waspada terhadap oknum yang meminta biaya, dokumen asli, atau kata sandi dengan dalih pembaruan data, karena seluruh rangkaian proses pemadanan ini sama sekali tidak dipungut biaya.

Selain validitas data, pembahasan penting lainnya adalah kerja sama dengan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan kualitas pemeriksaan kesehatan memenuhi standar yang ditetapkan sekaligus melakukan penyeragaman tarif.

“Terkait pemeriksaan kesehatan di daerah, kami menaruh perhatian serius agar pelaksanaannya berjalan sebaik-baiknya dan memenuhi standar medis yang ada. Selain kualitas, kami bersama Kemendagri juga akan memastikan adanya standarisasi tarif pemeriksaan. Tarif ini harus berada pada tingkat yang wajar dan seragam agar tidak membebani calon jemaah haji,” tambah Menhaj.

Menteri Dalam Negeri telah memberikan respons positif dan menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mendukung kedua agenda strategis ini. Sebagai tindak lanjut, koordinasi teknis digelar semakin intensif untuk merealisasikan pemadanan data Siskohat-Dukcapil serta merumuskan mekanisme pemeriksaan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

Secara keseluruhan, sinergi ini diharapkan dapat merampingkan birokrasi, memberikan kepastian pelayanan, dan memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji yang efisien, aman, dan nyaman bagi para tamu Allah.

Jakarta (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan Seleksi Mutasi ASN Karier Batch II. Sebanyak 368 Aparatur Sipil Negara (ASN) dinyatakan lulus dan akan bergabung menjadi bagian dari Kementerian Haji dan Umrah.

Hasil tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Kemenhaj dalam memenuhi kebutuhan pegawai sekaligus memperkuat organisasi melalui penempatan ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan dan unit kerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Teguh Dwi Nugroho, menjelaskan bahwa proses seleksi dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan sistem merit.

“Seleksi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah dengan memastikan adanya kesesuaian antara kompetensi ASN dengan kebutuhan jabatan dan organisasi,” ujar Teguh di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Seleksi ASN Karier Batch II dilaksanakan melalui platform ASN Karier Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dari 5.202 pelamar, sebanyak 1.149 peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

Salah satu tahapan yang harus dilalui peserta adalah Computer Assisted Competency Test (CACT). Tes tersebut dilaksanakan pada 16–20 September 2026 dan 28 September 2026 di Kantor Regional BKN serta sejumlah UPT BKN di berbagai wilayah Indonesia. Pelaksanaan di sejumlah lokasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi peserta dalam mengikuti proses seleksi.

CACT digunakan untuk mengukur potensi dan kompetensi ASN serta melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan jabatan dan organisasi. Aspek yang dinilai meliputi kompetensi manajerial dan sosial kultural, antara lain integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemampuan mengelola perubahan, pengambilan keputusan, serta perekat bangsa.

Menurut Teguh, pelaksanaan CACT juga merupakan bagian dari penerapan manajemen talenta ASN yang mengedepankan sistem merit serta proses yang digital, objektif, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Pengukuran kompetensi ini menjadi salah satu instrumen untuk melihat kesesuaian peserta dengan kebutuhan jabatan dan organisasi,” jelasnya.

Dalam menentukan kelulusan, Kemenhaj mempertimbangkan beberapa indikator, yakni nilai Job Person Match (JPM) minimal 78 persen, ketersediaan formasi pada unit kerja yang dilamar, serta peringkat peserta berdasarkan nilai JPM pada unit kerja tersebut.

Berdasarkan hasil seleksi dan kriteria yang telah ditetapkan, sebanyak 368 ASN dinyatakan lulus mutasi ke Kementerian Haji dan Umrah.

Teguh menegaskan bahwa proses penetapan kelulusan tidak hanya mempertimbangkan aspek kompetensi peserta, tetapi juga kebutuhan organisasi. Dengan demikian, ASN yang dinyatakan lulus diharapkan dapat mengisi formasi yang tersedia sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan unit kerja.

Para peserta yang dinyatakan lulus selanjutnya akan menjalani proses mutasi dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 November 2026. Sebagai bagian dari proses awal bergabungnya para pegawai, Kemenhaj juga menyiapkan Entry Program untuk membantu mempercepat proses adaptasi dan integrasi pegawai baru.

Melalui program tersebut, para pegawai diharapkan dapat memahami visi dan misi Kementerian Haji dan Umrah, budaya kerja, serta proses bisnis yang berlaku di lingkungan kementerian.

“Bergabungnya para pegawai ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi. Kami berharap seluruh pegawai dapat beradaptasi dengan baik, memahami visi, misi, budaya kerja, dan proses bisnis Kementerian Haji dan Umrah, serta menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas,” kata Teguh.

Bergabungnya 368 ASN melalui Seleksi Mutasi ASN Karier Batch II menjadi bagian dari upaya Kementerian Haji dan Umrah dalam membangun organisasi yang didukung sumber daya manusia yang kompeten. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang haji dan umrah.

Pengumuman hasil seleksi:
https://cloud.haji.go.id/index.php/s/jgP5LrMzSQCCKTs

Jakarta (Kemenhaj) – Presiden Prabowo Subianto meminta beban biaya yang ditanggung jemaah haji tetap ringan di tengah perubahan berbagai komponen biaya penyelenggaraan. Arahan itu disampaikan saat menerima Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026).

“Pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan jemaah. Karena itu, kami mencari formulasi bagaimana, walaupun ada perubahan angka-angka, jemaah tidak mendapatkan beban yang cukup besar,” kata Menhaj.

Salah satu formulasi yang dibahas adalah restrukturisasi komposisi antara Bipih atau biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah dengan nilai manfaat. Presiden menyarankan komposisi sekitar 52 persen Bipih dan 48 persen nilai manfaat agar beban jemaah tidak terlalu berat.

Selain pembiayaan, Presiden memberikan arahan tegas untuk membersihkan ekosistem haji dan umrah dari praktik kartel, pelanggaran, dan kecurangan yang merugikan jemaah. Menhaj mengatakan Presiden mengapresiasi langkah Kemenhaj dalam melakukan pembenahan tersebut.

“Beliau sangat mengapresiasi upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran dan kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah. Istilah beliau, sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah,” ujar Menhaj.

Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap restrukturisasi tata kelola keuangan haji dibawah BPKH. Wamenhaj mengatakan Presiden mendorong dilakukannya audit forensik untuk mengetahui secara faktual kondisi pengelolaan keuangan haji.

“Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji. Presiden tadi mendorong supaya segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji agar lebih baik untuk masa depan jemaah haji,” tegas Wamenhaj.

Menurut Wamenhaj, audit forensik akan menjadi pijakan untuk melakukan rekonstruksi tata kelola keuangan haji yang lebih akuntabel dan berkelanjutan. Kemenhaj selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk BPKP, mengenai pelaksanaan audit tersebut.

Pembenahan juga menyasar antrean haji. Wamenhaj menyebut setelah dilakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah dan ditemukan sekitar 400 ribu data invalid, rata-rata masa tunggu jemaah yang berangkat tahun ini secara faktual sekitar 14 tahun.

“Antrean faktualnya sekarang 14 tahun, sesuai dengan perintah Presiden mencari formula dan membereskan data-data yang invalid,” ungkap Wamenhaj.

Pemerintah menegaskan pembenahan haji diarahkan untuk menjaga beban jemaah tetap ringan, memperkuat tata kelola keuangan, serta memastikan antrean semakin transparan dan dan sesuai kondisi faktual.

Madiun – Asrama Haji Kelas I Lombok turut menghadiri Expo UMKM dan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah 2026 yang diselenggarakan di Stadion Wilis, Kota Madiun, Jawa Timur, pada 25–27 September 2026.

Kehadiran Asrama Haji Lombok dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas wawasan, membangun jejaring, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dalam pengembangan ekosistem haji dan umrah, khususnya yang berkaitan dengan potensi UMKM dan kemitraan usaha.

Expo UMKM dan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah 2026 menghadirkan sebanyak 300 pelaku UMKM dari berbagai daerah di Jawa Timur. Para pelaku usaha tersebut menampilkan beragam produk yang terbagi dalam sejumlah kategori, antara lain produk haji dan umrah, makanan dan minuman, busana muslim, kerajinan dan ekonomi kreatif, produk olahan dan unggulan, serta berbagai jenis layanan lainnya.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kementerian Haji dan Umrah RI, Jaenal Effendi, dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa expo tidak hanya diarahkan sebagai ruang untuk memamerkan produk UMKM, tetapi juga menjadi sarana untuk mempertemukan pelaku usaha dengan dunia usaha, perbankan, dan calon mitra melalui pengembangan kemitraan dan business matching.

Menurutnya, penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah membutuhkan keterhubungan antarpemangku kepentingan sehingga peluang yang ada dapat berkembang menjadi kemitraan, transaksi, serta pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagi Asrama Haji Lombok, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk melihat secara langsung berbagai potensi produk dan layanan yang dapat dikembangkan dalam mendukung penyelenggaraan layanan haji dan umrah. Selain itu, forum tersebut membuka ruang untuk membangun komunikasi dengan pelaku usaha maupun pemangku kepentingan lainnya.

Pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah juga semakin diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital. Salah satunya melalui pengembangan Haji dan Umrah Store yang diharapkan dapat memperluas akses pasar dan mempertemukan produk UMKM dengan konsumen secara lebih luas.

Selain expo UMKM, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Kick Off Manasik Haji Nasional 2026 yang diikuti oleh sekitar 15.000 jemaah haji secara luring. Sementara itu, jemaah haji Indonesia di berbagai daerah turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring.

Mengusung tema “Sinergi Membangun Ekosistem UMKM, Haji & Umrah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, pelaku UMKM, komunitas, dan masyarakat.

Keikutsertaan Asrama Haji Lombok dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat jejaring kelembagaan dan membuka peluang kolaborasi yang relevan dengan pengembangan layanan Asrama Haji. Dengan semakin luasnya jejaring dan kemitraan, Asrama Haji Lombok dapat terus berkontribusi dalam membangun ekosistem haji dan umrah yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Mataram, 8 September 2026 — Peringatan Hari Khidmat ke-1 Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menjadi momentum bagi jajaran Kementerian Haji dan Umrah, termasuk Asrama Haji Kelas I Lombok, untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji.

Momentum tersebut ditandai dengan pelaksanaan upacara peringatan Hari Khidmat ke-1 yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (8/9/2026). Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, H. Akhmad Fauzin, S.Ag., M.Si., bertindak sebagai inspektur upacara.

Dalam amanatnya, H. Akhmad Fauzin mengingatkan seluruh jajaran untuk terus menjaga semangat pengabdian serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.

“Teruslah memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah. Apa yang kita lakukan merupakan bagian dari pengabdian, sehingga pelayanan harus diberikan dengan penuh tanggung jawab dan sepenuh hati,” pesannya.

Menurutnya, kualitas pelayanan kepada jemaah harus terus ditingkatkan melalui evaluasi dan pembenahan secara berkelanjutan. Setiap capaian yang diperoleh bukan menjadi titik akhir, melainkan pijakan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik pada masa mendatang.

Semangat tersebut sejalan dengan capaian pelayanan haji dalam negeri tahun 2026, di mana indeks kepuasan jemaah menunjukkan hasil yang sangat baik. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh seluruh unsur penyelenggara haji memberikan dampak positif terhadap pengalaman jemaah.

Bagi Asrama Haji Kelas I Lombok, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan dari tahun ke tahun.

“Indeks kepuasan yang tinggi pada pelayanan haji dalam negeri tahun 2026 menjadi bukti bahwa kita terus berbenah. Asrama Haji Lombok akan terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan petugas, demi memberikan layanan terbaik dari hati kepada jemaah haji,” ujar H. Akhmad Fauzin.

Asrama Haji Kelas I Lombok memandang pelayanan kepada jemaah bukan sekadar pemenuhan kebutuhan selama berada di embarkasi, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pengabdian untuk memastikan jemaah mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, tertib, dan manusiawi.

Karena itu, berbagai masukan dan pengalaman jemaah menjadi bagian penting dalam proses evaluasi. Pembenahan dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya memastikan fasilitas, pelayanan, serta kesiapan petugas senantiasa mampu menjawab kebutuhan jemaah.

Peringatan Hari Khidmat ke-1 sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Asrama Haji Kelas I Lombok bahwa setiap jemaah yang dilayani adalah amanah. Semangat tersebut menjadi landasan untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, ramah, responsif, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.

Dengan semangat “Melayani dengan Hati”, Asrama Haji Kelas I Lombok berkomitmen untuk terus berbenah, berinovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan dari tahun ke tahun.

Capaian yang telah diraih pada penyelenggaraan haji tahun 2026 akan menjadi pijakan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik pada penyelenggaraan haji berikutnya.

Kegiatan jalan sehat dirangkai dengan membersihkan sampah di sepanjang jalan yang dilalui dalam rangka memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) kementerian Agama ke-79 “Umat Rukun Menuju Indonesia Emas”.

BP Haji Ingatkan Pesan Presiden Prabowo, Jangan Main-Main Dengan Pengelolaan Haji

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa jangan pernah main-main dengan pengelolaan Haji.

“Jangan main-main dengan pengelolaan haji yang itu terkait dengan cita-cita besar umat Islam. Jangan main-main. Langkah awalnya adalah Transparansi, Akuntabilitas itu harus menjadi watak penting perhajian Indonesia, ” ucap Dahnil menirukan pesan Presiden Prabowo Subianto.

Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan kunci kesuksesan haji ke depan yaitu Tri Sukses Perhajian.

“Tri Sukses perhajian ke depan adalah pertama sukses ritualnya, kedua sukses ekonominya ketiga sukses peradaban dan keadabannya,” ujar Dahnil pada saat bersilaturahmi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIHU) dan dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) se-Pulau Lombok, Mataram, Senin (16/12/202).

Turut hadir pada acara tersebut anggota DPD RI Asal NTB Mirah Midadan Fahmid, dengan didampingi Kepala Bidang PHU Kanwil kemenag Prov. NTB Lalu Muhammad Amin, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Wardatul Jannah, Kasi PHU Kemenag Kab/Kota Se Pulau Lombok, Ketua Forium KBIHU NTB, Ketua Asosiasi PPIU NTB, tokoh agama dan masyarakat.

Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa selama melakukan kegiatan kunjungan di 6 asrama haji telah menemukan permasalahan yang sama dan Badan Penyekenggara Haji adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam menfasilitasi pengelolaan perhajian di Indonesia dan merupakan Badan setingkat Kementerian.

“Badan penyelenggara haji ini adalah Badan setingkat Kementerian yang dipimpin oleh Kepala Badan atau Menteri Urasan Haji bersama Wakil Kepala Badan yang setingkat Wakil Menteri Urusan Haji,“ ungkap Dahnil.

“Badan Penyelenggara Haji tahun ini belum sepenuhnya menyelenggarakan atau punya otoritas untuk menyelenggarakan Haji,“ terangnya.

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa penyelenggaraan haji tahun 2025 masuk dalam masa transisi dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji.

Mulai 2026 proses penyelenggaran haji ditangani sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Haji.

“Haji tahun 2026 itu sepenuhnya sudah menjadi otoritas dan diselenggarakaan Badan Penyelenggara Haji,“ ungkap Dahnil.

Dahnil mengatakan saat ini BP Haji baru terdiri dari 4 eselon I dan 3 Deputi setingkat eselon I yaitu Deputi Haji Dalam Negeri, Deputi Perhajian Luar Negeri, ada Urusan Haji Luar Negeri dan Dalam Negeri dan Deputi Pengawasan Monitoring, Evaluasi Haji dan di BP Haji terdapat 12 eselon II dan 20 lebih eselon III dan lebih 10 eselon IV selebihnya adalah fungsional struktur organisasi sementara di masa transisi.

“Ada Kakanwil Kementerian Agama dan ada Kakanwil Urusan Haji,“ ujar Dahnil.

“Di masa transisi ini tentu kami membutuhkan banyak masukan, saran dari para stakeholder perhajian termasuk dalam proses revisi UU yang sedang dan akan berlangsung terkait bentuk dari kelembagaan pengelolaan haji di masa yang akan datang,“ paparnya.