Penulis: asramahajilombok

Aula Bir Ali II Asrama Haji Lombok Jadi Lokasi Wisuda 1.053 Lulusan Poltekkes Kemenkes Mataram

Lombok — Sebanyak 1.053 lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Mataram mengikuti prosesi wisuda dan pengukuhan dalam Sidang Senat Terbuka Tahun Akademik 2026 yang diselenggarakan di Aula Bir Ali II Asrama Haji Lombok pada 7–8 Oktober 2026.

Pelaksanaan wisuda dibagi dalam dua hari dengan jumlah peserta yang berbeda. Pada hari pertama, 7 Oktober 2026, sebanyak 504 lulusan mengikuti prosesi yang berasal dari sejumlah program studi, yakni D3 Keperawatan Mataram, D3 Keperawatan Bima, D3 Teknologi Laboratorium Medis, Sarjana Terapan Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan RPL, Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis RPL, serta Profesi Ners.

Sementara itu, pelaksanaan hari kedua pada 8 Oktober 2026 diikuti oleh 549 lulusan dari Program Studi D3 Kebidanan, D3 Gizi, Sarjana Terapan Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan RPL, Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika RPL, serta Profesi Bidan.

Dengan demikian, keseluruhan rangkaian wisuda tahun akademik 2026 tersebut mengukuhkan 1.053 lulusan dari berbagai jenjang pendidikan dan bidang keilmuan kesehatan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, H. Lalu Hamzi Fikri, menyampaikan pesan kepada para lulusan agar menjadikan momentum wisuda sebagai titik awal untuk mengabdikan ilmu dan kompetensi yang telah diperoleh selama menjalani pendidikan.

Menurutnya, tenaga kesehatan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik dan teknis, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan yang mengedepankan profesionalisme, nilai kemanusiaan, integritas, dan empati.

Para lulusan juga diharapkan senantiasa meningkatkan kapasitas dan kompetensi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan pelayanan kesehatan. Kemampuan tersebut menjadi modal penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sekaligus menjawab berbagai tantangan di bidang kesehatan.

Momentum wisuda ini diharapkan menjadi langkah awal bagi 1.053 lulusan Poltekkes Kemenkes Mataram untuk berkontribusi secara nyata dalam pembangunan kesehatan. Kiprah mereka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam lingkup daerah maupun pada tingkat nasional dan internasional.

Bagi Asrama Haji Lombok, pelaksanaan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pemanfaatan fasilitas Aula Bir Ali II sebagai ruang yang dapat mendukung berbagai kegiatan pendidikan, kelembagaan, dan kegiatan masyarakat berskala besar.

Briefing Pagi, Kepala Asrama Haji Lombok Tekankan Tanggung Jawab Tim Arsiparis dalam Tertib Arsip dan Administrasi

Lombok — Kepala Asrama Haji Lombok memberikan pengarahan kepada Tim Arsiparis Asrama Haji Lombok dalam kegiatan briefing pagi. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan pelaksanaan tugas pengelolaan arsip dan administrasi berjalan secara tertib.

Dalam arahannya, Kepala Asrama Haji Lombok menekankan pentingnya setiap anggota Tim Arsiparis memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Tanggung jawab tersebut diperlukan agar seluruh proses pengelolaan arsip dapat terlaksana secara teratur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengimbau agar seluruh tim tidak hanya berfokus pada penyelesaian pekerjaan, tetapi turut memperhatikan aspek ketertiban administrasi dalam setiap pelaksanaan tugas. Arsip yang dikelola dengan baik dinilai penting untuk mendukung kelancaran pekerjaan, memudahkan penelusuran dokumen, serta menjadi bagian dari tertib administrasi di lingkungan Asrama Haji Lombok.

Melalui briefing tersebut, seluruh Tim Arsiparis diharapkan semakin memahami peran masing-masing dan mampu menjalankan tanggung jawab secara disiplin, profesional, dan konsisten.

Penguatan pengelolaan arsip dan administrasi juga diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang lebih efektif, akuntabel, dan tertib dalam memberikan pelayanan serta menjalankan tugas kedinasan.

Tertib arsip, tertib administrasi, dan bertanggung jawab pada tupoksi menjadi bagian penting dalam membangun budaya kerja yang profesional di Asrama Haji Lombok.

Asrama Haji Kelas I Lombok Terima Appreciation Award dari Islamic Relief Canada

Lombok, 6 Oktober 2026 — Asrama Haji Kelas I Lombok menerima Appreciation Award dari Islamic Relief Canada sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Volunteer Abroad Program, INSPIRE.

Penghargaan tersebut diserahkan sebagai bentuk pengakuan atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan program yang diinisiasi oleh Islamic Relief Canada. Program INSPIRE merupakan salah satu bentuk kegiatan yang melibatkan relawan dalam berbagai aktivitas kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.

Penerimaan penghargaan ini menjadi bagian dari upaya Asrama Haji Kelas I Lombok dalam membangun dan memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional, khususnya dalam mendukung kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepala Asrama Haji Kelas I Lombok menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Islamic Relief Canada atas penghargaan serta kepercayaan yang telah diberikan kepada Asrama Haji Lombok.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan sinergi dan membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak. Kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus dikembangkan sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Asrama Haji Kelas I Lombok juga telah membuka ruang kerja sama dengan Islamic Relief dalam mendukung berbagai kegiatan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Dengan diterimanya Appreciation Award ini, Asrama Haji Kelas I Lombok berkomitmen untuk terus memperkuat perannya tidak hanya sebagai fasilitas pelayanan jemaah haji dan umrah, tetapi juga sebagai ruang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi antarlembaga.

Kemenhaj–Kemendagri Padankan Data Jemaah Haji, Pastikan Antrean Lebih Akurat

Jakarta (Kemenhaj) — Dalam upaya meningkatkan akurasi, transparansi, dan kualitas pelayanan ibadah haji, Menteri bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah telah melakukan pertemuan dan koordinasi strategis dengan Menteri Dalam Negeri di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas bentuk kolaborasi untuk memperkuat penyelenggaraan haji, yang fokus utamanya mencakup program pemadanan data jemaah haji dalam masa tunggu (waiting list) dan peningkatan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jemaah di berbagai daerah.

Langkah pemadanan data ini bertujuan untuk memvalidasi dan memperbarui informasi kependudukan para calon jemaah haji secara real-time. Kolaborasi ini diwujudkan melalui integrasi langsung antara Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) milik Kemenhaj dengan basis data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Melalui integrasi ini, pemerintah memastikan bahwa seluruh informasi identitas, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), domisili terkini, status kependudukan, hingga ahli waris, benar-benar selaras dengan kondisi dan identitas sebenarnya di lapangan.

“Pemadanan data antara Siskohat dan Dukcapil ini merupakan langkah tegas kami untuk melindungi hak-hak jemaah sekaligus mencegah terjadinya manipulasi, perubahan, atau permainan data yang pernah ditemukan di masa lalu. Kami ingin menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang berbasis data yang 100% akurat, transparan, dan sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, dalam keterangannya.

Terkait kebijakan ini, Kemenhaj mengimbau jemaah untuk tidak khawatir karena proses sinkronisasi ini murni bersifat administratif dan dipastikan tidak akan mengubah atau menggeser nomor antrean (nomor porsi) maupun estimasi tahun keberangkatan. Jemaah juga tidak perlu repot melakukan proses pengurusan karena sebagian besar proses pemadanan berjalan secara otomatis di belakang layar (backend system). Apabila ditemukan ketidaksesuaian data yang signifikan, pihak kementerian atau instansi terkait di daerah akan langsung menghubungi jemaah bersangkutan secara resmi.

Kemenhaj juga mengingatkan jemaah untuk selalu waspada terhadap oknum yang meminta biaya, dokumen asli, atau kata sandi dengan dalih pembaruan data, karena seluruh rangkaian proses pemadanan ini sama sekali tidak dipungut biaya.

Selain validitas data, pembahasan penting lainnya adalah kerja sama dengan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan kualitas pemeriksaan kesehatan memenuhi standar yang ditetapkan sekaligus melakukan penyeragaman tarif.

“Terkait pemeriksaan kesehatan di daerah, kami menaruh perhatian serius agar pelaksanaannya berjalan sebaik-baiknya dan memenuhi standar medis yang ada. Selain kualitas, kami bersama Kemendagri juga akan memastikan adanya standarisasi tarif pemeriksaan. Tarif ini harus berada pada tingkat yang wajar dan seragam agar tidak membebani calon jemaah haji,” tambah Menhaj.

Menteri Dalam Negeri telah memberikan respons positif dan menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mendukung kedua agenda strategis ini. Sebagai tindak lanjut, koordinasi teknis digelar semakin intensif untuk merealisasikan pemadanan data Siskohat-Dukcapil serta merumuskan mekanisme pemeriksaan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

Secara keseluruhan, sinergi ini diharapkan dapat merampingkan birokrasi, memberikan kepastian pelayanan, dan memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji yang efisien, aman, dan nyaman bagi para tamu Allah.

Siaran Pers Kementerian Haji dan Umrah RI, Presiden: Tekan Beban Jemaah Haji, Tata Kelola Keuangan Haji Diaudit

Jakarta (Kemenhaj) – Presiden Prabowo Subianto meminta beban biaya yang ditanggung jemaah haji tetap ringan di tengah perubahan berbagai komponen biaya penyelenggaraan. Arahan itu disampaikan saat menerima Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026).

“Pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan jemaah. Karena itu, kami mencari formulasi bagaimana, walaupun ada perubahan angka-angka, jemaah tidak mendapatkan beban yang cukup besar,” kata Menhaj.

Salah satu formulasi yang dibahas adalah restrukturisasi komposisi antara Bipih atau biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah dengan nilai manfaat. Presiden menyarankan komposisi sekitar 52 persen Bipih dan 48 persen nilai manfaat agar beban jemaah tidak terlalu berat.

Selain pembiayaan, Presiden memberikan arahan tegas untuk membersihkan ekosistem haji dan umrah dari praktik kartel, pelanggaran, dan kecurangan yang merugikan jemaah. Menhaj mengatakan Presiden mengapresiasi langkah Kemenhaj dalam melakukan pembenahan tersebut.

“Beliau sangat mengapresiasi upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran dan kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah. Istilah beliau, sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah,” ujar Menhaj.

Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap restrukturisasi tata kelola keuangan haji dibawah BPKH. Wamenhaj mengatakan Presiden mendorong dilakukannya audit forensik untuk mengetahui secara faktual kondisi pengelolaan keuangan haji.

“Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji. Presiden tadi mendorong supaya segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji agar lebih baik untuk masa depan jemaah haji,” tegas Wamenhaj.

Menurut Wamenhaj, audit forensik akan menjadi pijakan untuk melakukan rekonstruksi tata kelola keuangan haji yang lebih akuntabel dan berkelanjutan. Kemenhaj selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk BPKP, mengenai pelaksanaan audit tersebut.

Pembenahan juga menyasar antrean haji. Wamenhaj menyebut setelah dilakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah dan ditemukan sekitar 400 ribu data invalid, rata-rata masa tunggu jemaah yang berangkat tahun ini secara faktual sekitar 14 tahun.

“Antrean faktualnya sekarang 14 tahun, sesuai dengan perintah Presiden mencari formula dan membereskan data-data yang invalid,” ungkap Wamenhaj.

Pemerintah menegaskan pembenahan haji diarahkan untuk menjaga beban jemaah tetap ringan, memperkuat tata kelola keuangan, serta memastikan antrean semakin transparan dan dan sesuai kondisi faktual.

Menteri Haji dan Umrah Lantik 174 Pejabat, Tekankan Integritas dan Kesiapan Penyelenggaraan Haji 2027

Jakarta — Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf melantik sebanyak 174 pejabat di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Rabu (23/9/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi sekaligus penataan sumber daya manusia berdasarkan prinsip merit system dan manajemen talenta.

Sebanyak 174 pejabat yang dilantik terdiri atas satu pejabat pimpinan tinggi madya, lima pejabat pimpinan tinggi pratama, 41 pejabat eselon III, serta 127 pejabat struktural pada unit kerja pusat dan daerah.

Pelantikan yang dilaksanakan di masjid tersebut berlangsung dalam suasana penuh khidmat. Dalam arahannya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengingatkan bahwa jabatan yang diemban setiap pejabat bukan semata-mata kedudukan dalam struktur organisasi, tetapi merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, negara, organisasi, dan jemaah.

“Jabatan bukan sekadar posisi. Ini adalah amanah yang harus diwujudkan melalui keputusan yang tepat, pelayanan yang berkualitas, dan manfaat bagi organisasi serta jemaah,” ujar Menteri Haji dan Umrah.

Ia menegaskan, pengisian jabatan di lingkungan Kemenhaj dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, kinerja, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi. Proses tersebut, menurutnya, tidak boleh dipengaruhi oleh faktor senioritas, kedekatan personal, maupun pertimbangan subjektif.

Karena itu, para pejabat yang memperoleh amanah diminta membuktikan kepercayaan tersebut melalui integritas, tanggung jawab, dan kinerja yang dapat dirasakan manfaatnya oleh organisasi maupun jemaah.

“Amanah yang diberikan melalui proses tersebut harus dijawab dengan integritas, tanggung jawab, dan komitmen untuk menjaga marwah institusi,” tegasnya.

Dorong ASN Adaptif dan Terbuka terhadap Perubahan

Menteri Haji dan Umrah juga mengingatkan jajaran yang baru dilantik agar tidak terjebak dalam zona nyaman. Menurutnya, mutasi maupun promosi merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus kesempatan bagi ASN untuk memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan melalui tour of area maupun tour of duty.

“Jangan membangun zona nyaman. ASN harus adaptif, terbuka terhadap perubahan, dan siap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar,” ujarnya.

Ia meminta seluruh pejabat mampu menerjemahkan proses seleksi berbasis merit ke dalam kinerja nyata. Kemampuan beradaptasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta kesungguhan dalam menjalankan tugas menjadi bagian penting dalam membangun organisasi Kemenhaj yang profesional.

Selain itu, jajaran Kemenhaj diingatkan untuk senantiasa menjaga integritas dan menghindari penyalahgunaan kewenangan maupun conflict of interest. Kepentingan pribadi tidak boleh memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagai pejabat negara.

Kemenhaj juga menyediakan kanal pengaduan Bongkar Mafia Haji dan Umrah sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

“Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan,” tegas Menteri Haji dan Umrah.

Persiapan Haji 2027 Diminta Segera Diperkuat

Dalam arahannya, Menteri Haji dan Umrah turut meminta seluruh jajaran di tingkat pusat maupun daerah untuk segera mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027.

Menurutnya, dinamika kebijakan di Arab Saudi serta perubahan dan tantangan biaya penyelenggaraan haji perlu diantisipasi sejak dini. Kondisi tersebut membutuhkan kesiapan organisasi, koordinasi yang kuat, serta kerja terpadu antara jajaran pusat dan daerah.

“Tidak ada ruang untuk bekerja berleha-leha karena tantangan penyelenggaraan haji 2027 justru akan semakin berat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya memperkuat sinergi antarsatuan kerja agar setiap tahapan persiapan dan pelayanan jemaah haji dapat dilaksanakan secara lebih terencana, efektif, dan optimal.

Pesan tersebut menjadi relevan bagi seluruh jajaran penyelenggara layanan haji, termasuk Asrama Haji Kelas I Lombok yang memiliki peran dalam mendukung pelayanan jemaah pada setiap tahapan penyelenggaraan ibadah haji.

Jabatan sebagai Amanah Pelayanan

Menutup arahannya, Menteri Haji dan Umrah mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang tidak selamanya berada di tangan seseorang. Oleh karena itu, setiap kesempatan untuk mengabdi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat bagi organisasi dan jemaah.

“Syukuri apa yang ada di tangan kita. Bekerja dengan ikhlas dan jadikan Kementerian Haji dan Umrah sebagai rumah untuk ibadah,” pungkasnya.

Enam pejabat pimpinan tinggi yang dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 86 Tahun 2026, yaitu:

  1. Moh. Hasan Afandi, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
  2. Cecep Khairul Anwar, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  3. Enny Indarti, Sekretaris Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
  4. Rizka Anungnata, Direktur Bina Petugas Haji Reguler;
  5. Chandra Sulistio Reksoprodjo, Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah; dan
  6. Suviyanto, Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi DKI Jakarta.

Pelantikan tersebut diharapkan semakin memperkuat kapasitas organisasi Kementerian Haji dan Umrah dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan haji, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan.

1 Tahun, 1 Visi, 1 Narasi

Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan, menegaskan bahwa kehumasan merupakan frontliner, garda terdepan sekaligus etalase Kementerian Haji dan Umrah dalam menyampaikan informasi kepada publik. Humas menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, jemaah, dan masyarakat luas.

Dalam arahannya pada kegiatan Konsolidasi Kehumasan, Gus Irfan menekankan pentingnya memperkuat sinergi, menyamakan persepsi, serta meningkatkan kapasitas insan kehumasan dalam menghadapi dinamika komunikasi publik yang terus berkembang.

Penguatan kehumasan diarahkan pada empat fokus utama, yaitu membangun kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel; memperkuat komunikasi digital dan multichannel; meningkatkan responsivitas dalam menghadapi krisis komunikasi dan disinformasi; serta membangun sinergi dan single voice antara pusat dan seluruh unit kerja.

Sementara itu, dalam laporan Ketua Panitia, Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI, Teguh Dewi Haryanto, menekankan pentingnya komunikasi yang solid antara pemerintah pusat dan seluruh instansi terkait, khususnya dalam penanganan serta pengelolaan isu dan informasi yang berkembang di masyarakat.

Penguatan kapasitas kehumasan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan pada 23 September 2026, tetapi harus menjadi bagian dari proses yang berkelanjutan untuk memastikan komunikasi publik berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan responsif.

Konsolidasi kehumasan bukan sekadar agenda, melainkan langkah strategis dan berkelanjutan untuk menghadirkan komunikasi publik yang cepat, akurat, transparan, dan terpercaya.

#KementerianHajiDanUmrah #Kehumasan #KomunikasiPublik #HajiDanUmrah #SinergiKehumasan